Di akhir abad ke-19, diawali dari usaha pemisahan psikologi dari filsafat, muncul istilah Psychologismus-Streit atau "perselisihan psikologisme". Apa itu psikologisme? Psikologisme adalah pandangan bahwa segala konsep/ gagasan dalam filsafat (batasan pengetahuan, sistem logika, dan lain-lain) dapat ditarik penjelasannya pada pengalaman mental atau proses psikologis (Vrahimis, 2013: 9). Posisi psikologi yang kian mantap dengan penelitian empiriknya membuat filsafat mesti mendefinisikan kembali tugas dan posisinya: jika segala problem filsafat bisa direduksi pada aspek mental, masih adakah sesuatu yang disebut sebagai filsafat "murni"? Menariknya, perselisihan ini tidak hanya di ranah perdebatan intelektual, tapi juga terbawa-bawa hingga ke ranah politik. Pada tahun 1913, 107 filsuf, beberapa diantaranya adalah Edmund Husserl, Paul Natorp, Heinrich Rickert, Wilhelm Windelband, Alois Riehl, dan Rudolf Eucken menandatangani petisi yang menuntut menteri kebudayaan Jer
"Guru, apakah yang pertama kau lakukan jika memerintah sebuah negara?" "Satu-satunya hal yang dilakukan adalah pembetulan nama-nama. Hendaknya seorang penguasa bersikap sebagai penguasa, seorang menteri bersikap sebagai seorang menteri, seorang bapak bersikap sebagai seorang bapak dan seorang anak bersikap sebagai seorang anak." (Konfusius dari Analek 13:3) Dihadapkan pada situasi posmodern sekarang ini, kalimat agung Konfusius di atas jelas saja dipertanyakan. Posmodern paling gemar rekonstruksi, dekonstruksi, serta menghancurkan sebuah bangunan konseptual, tanpa membangun apa-apa di atas puingnya. Sasaran gugatan tentu saja: Apa itu "sikap penguasa"? Apa itu "sikap seorang menteri"? Dan seterusnya. Tidakkah segala-galanya tak bisa didefinisikan sesaklek itu? demikian koar posmo. Tapi Konfusius tak berpikir serumit itu. Bisa jadi ia dianggap kuno, bodoh, karena standar pemikiran Barat: Bahwa sesuatu yang masuk akal, adalah yang terjelaskan denga